Jakarta (ANTARA News, 08/06/08 21:43
Minister for National Development Planning/Chairman of National Development Planning Board (Bappenas) Paskah Suzetta once proposed a way to wipe out traces of Rp31.5 billion Bank Indonesia (BI) funds distributed illegally to members of the House of Representatives (DPR) in 2003, a witness told a Corruption Court session.
The testimony was made by former BI deputy director for money circulation Luki Fatul Aziz H in a Corruption Criminal Court session here on Wednesday.
Luki told the court that Paskah who was one of the leaders of Commission IX of the DPR in 2003 met with a number of BI executives in 2005 after an indication was learned that the State Audit Board (BPK) had found irregularities in the fund flow to the DPR.
"The meeting was held to find out a way how to solve the problem," Luki said.
In August 2005, Paskah together with Hamka Yandhu met with Rusli Simanjuntak who at the moment was BI Governor`s Bureau chief. Luki and Lukman Bunyamin attended the meeting which was held in Le Meredien hotel.
Luki said that at the meeting Paskah proposed that Burhanuddin Abdullah, who was BI governor at that time, meet BPK Chairman Anwar Nasution so that the BI fund flow problem would not escalate.
Paskah also stressed that the fund flow of BI to the DPR was fully the responsibility of BI because the funds were disbursed by the central bank.
A similar meeting was also held in December 2005.
Through Hamka Yandhu in a meeting in Dharmawangsa Hotel in 2006, Paskah proposed that BI should return the money to BI`s Foundation for Indonesian Bank Development (YPPI) from where the funds were distributed to the DPR.
When questioned by the Corruption Eradition Commission (KPK)`s investigators, Luki said that Paskah had confirmed receiving the BI fund but not in the same amount as it was promised by BI.
In the minutes of investigation (BAP), Luki was quoted as saying that Paskah happened to complain in the 2005 meeting. According to Luki, Paskah doubted if the amount of money he received was the same as the amount that BI had distributed.
It was said in the court that Paskah received Rp1 billion.
But Luki denied his testimony as written in the minutes (BAP). He told the judges that Paskah doubted if the amount the BI had distributed was the same as the amount the DPR had received, not the amount received by Paskah.(*)
Selengkapnya...
Paskah once tried to erase proof of BI`s illegal fund flow: Witness
PAN Gaet Wulan Guritno & Marini Zumarnis Buat Jadi Caleg?
Laurencius Simanjuntak - detikNews, Kamis, 17/07/2008 01:57 WIB
Jakarta - Sejumlah artis merapat ke PAN. Disebut-sebut mereka disiapkan PAN untuk jadi calon legislatif di 2009. Antara lain Wulan Guritno, Marini Zumarnis, Derry Drajat, dan Iyet Bustami. Mereka pun khusus datang ke markas partai diundang Sutrisno Bachir (SB)?
"Saya sudah lama kenal (dengan SB) dalam arti kekeluargaan, jadi gak ada salahnya pingin tau aja (PAN)," kata Wulan di Rumah PAN, Jl Warung Buncit, Jakarta, Rabu (16/7/2008) malam.
Wulan berkisah soal hubungannya dengan SB. Menurutnya usaha restoran yang tengah dia geluti adalah hasil patungan dengan Ian, yang notebene adik SB. Namun saat ditanya soal apakah dia ingin jadi calon legislatif, Wulan pun menjawab malu-malu.
"Kalau keinginan ingin belajar sih ada, tapi kita liat nanti lah. Masih banyak yang harus dipikirkan," tambah ibu satu anak yang tampak cantik dengan pakaian putih ini.
Wulan lalu menjelaskan untuk menjadi wakil rakyat bukanlah tugas yang mudah. "Apakah mampu enggak. Ini bukan sesuatu yang simpel, ini menyangkut orang banyak jadi enggak bisa sembarangan juga. Kalau mau terlibat harus benar-benar yakin dan tahu kemampuan kita dan enggak asal ikut-ikutan," jelasnya.
Seorang aktivis PAN membisikan kehadiran artis-artis ini memang sengaja diundang oleh SB. Kebetulan pada Rabu malam adalah jadwal rutin para pengurus PAN menggelar rapat harian, dan tentunya dihadiri SB.
"Artis-artis ini ketemu pengurus di lantai 7," sebut seorang aktivis PAN yang enggan disebutkan namanya.
Pertemuan itu dilakukan dalam suasana santai. Kuat dugaan PAN bakal menggandeng mereka untuk maju di pemilu 2009. Buktinya lepas tengah malam, Wulan Cs baru beranjak meninggalkan rumah PAN yang notabene merupakan markas partai.
Selengkapnya...
Kantor DPP KNPI Diserbu Orang Tak Dikenal
Gagah Wijoseno - detikNews, Rabu, 06/08/2008 18:39 WIB
Jakarta - Kantor DPP KNPI yang terletak di Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, diserbu puluhan orang tak dikenal. Mereka memaksa masuk dengan cara menjebol pintu masuk.
"Mereka merusak pintu-pintu, dibongkar paksa dengan las. Jumlahnya 80-100 orang," kata Ketua DPP KNPI, Nurhasanah saat dihubungi detikcom, Rabu (6/8/2008).
Nurhasanah mengungkapkan, orang-orang yang melakukan penyerbuan mengenakan kaos yang mengidentitaskan FKPPI, GPK, maupun GPI. Dia yakin kalau penyerbuan itu didalangi oleh Sekjen DPP KNPI Munawwar Fuad diberhentikan seminggu yang lalu.
"Dia (Munawwar Fuad-red) terus menggelar konferensi pers, mengumumkan kalau dia masih sekjen," tuturnya.
Saat penyerbuan, menurut Nurhasanah, kantor sedang kosong. Nurhasanah mengaku sudah mengetahui soal rencana penyerbuan itu dan memilih untuk tidak melakukan konfrontasi.
"Kita ini pemuda. Kader intelektual bangsa. Jadi yang di kantor sudah disuruh pulang," terangnya.
Soal kerusakan inventaris kantor, Nurhasanah mengaku belum mengetahuinya secara persis. Dia sudah memasrahkannya pada pihak yang berwajib untuk mengurus masalah itu
Selengkapnya...
4 Artis Jadi Caleg PAN
Laurencius Simanjuntak - detikNews Kamis, 17/07/2008 11:16 WIB
Jakarta - Sejumlah artis datang memenuhi undangan DPP PAN di Rumah PAN, Rabu 16 Juli malam. Sebagian dari mereka terdaftar sebagai calon legislatif (caleg) PAN.
Mereka yang hadir adalah Adrian Maulana, Derry Drajad, Tito Sumarsono, Eko Patrio, Wulan Guritno, Marini Zumarnis dan Iyet Bustami. Empat orang di antara mereka adalah caleg PAN.
"Untuk Adrian, Derry, Tito dan Eko Patrio memang sudah mendaftar untuk menjadi caleg DPR," ujar Sekjen DPP PAN, Zulkifli Hasan saat dihubungi detikcom, Kamis (17/7/2008).
Menurut Zulkifli, Adrian Maulana mendaftar untuk daerah pemilihan Sumatera Barat, Derry Drajad untuk Kabupaten Bandung, Tito Sumarsono untuk DKI Jakarta, dan Eko Patrio untuk Jawa Timur. Sedangkan selebihnya, menurut Zulkifli, hanya datang untuk mendukung PAN.
"Artis juga banyak yang tertarik oleh visi misi partai, jadi tidak semuanya ingin jadi calon," tandas Zulkifli.
Menurut Zul, panggilan akrab Zulkifli, artis berbondong-bondong mendaftar jadi caleg bukan karena inisiatif PAN untuk merangkul mereka.
"Ini (pendaftaran) kan sifatnya terbuka untuk setiap masyarakat, jadi tidak ada inisiatif dari partai untuk khusus merangkul artis," tandasnya.
Meski dinilai artis dapat mendongkrak suara partai, namun menurut Zul, rakyatlah yang menentukan mereka layak atau tidak. "Rakyatlah yang menentukan siapa yang memiliki integritas, karakter," ujarnya.
Zulkifli juga menjelaskan partainya masih membuka pendaftaraan caleg sampai 5 Agustus 2008. Menurutnya, PAN akan menyerahkan 700 daftar nama caleg kepada KPU untuk diseleksi.
Selengkapnya...
Pernah Ikut OSIS, Marini Zumarnis Pede Jadi Caleg PAN
Rachmadin Ismail - detikNews Kamis, 07/08/2008 02:07 WIB
Jakarta - PAN menggandeng sejumlah artis untuk menjadi caleg. Salah satunya adalah Marini Zumarnis. Pesinetron cantik ini mengaku pede menjadi caleg PAN karena pernah ikut OSIS semasa sekolah.
"Saya ini juga orang Indonesia, memang kami dari artis, tapi saya juga pernah ikut organisasi seperti OSIS, jadi tidak asing lagi," ujar Marini usai mengikuti acara Silaturahmi FBSA dengan Pengusaha Nasional di Hotel Shangri-la, Jl.Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (06/08/08).
Pesinetron cantik ini pun menegaskan, bahwa ia senang belajar tentang dunia politik. Ia belajar dari para politisi PAN dan ayahnya yang jadi anggota DPR.
"Ayah saya dua periode jadi anggota DPR, jadi saya banyak belajar tentang bangsa ini dari dia," tambah sang ibu peri dalam sinetron bidadari ini.
Saat ditanya mengenai citra politisi yang saat ini buruk akibat korupsi, Marini pun mengingatkan agar hal itu dikembalikan lagi pada masing-masing individu.
"Yang penting niat baiknya dulu kita jadikan modal utama," pungkasnya sambil tersenyum manis.
Selain Marini Zumarnis, PAN telah merangkul sejumlah artis seperti Derry Drajad, Adrian Maulana dan Eko Patrio, Wulan Guritno dan Iyet Bustami untuk menjadi caleg partai matahari biru ini.
Selengkapnya...
PDIP: Kenapa Nggak Profesor Sekalian?
Laurencius Simanjuntak - detikNews, Selasa, 05/08/2008
Jakarta - PDIP menanggapi negatif syarat titel PhD yang diwajibkan PKS untuk maju capres 2009. Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai syarat itu tidak realistis.
"Syarat ini menjadi tidak realistis melihat kondisi pendidikan bangsa ini yang 60 persen baru sampai tingkat SMA," kata Sekjen PDIP Pramono Anung saat berbincang dengan detikcom, Selasa (5/8/2008).
Menurut pria yang akrab disapa Pram ini, syarat-syarat capres sudah sangat jelas tercantum dalam konstitusi. Itu sebabnya, lanjut dia, hendaknya partai politik ikut konstitusi yang ada saja.
"Syarat capres sudah ada dalam konstitusi. Kalau begitu, kenapa nggak profesor saja sekalian. Dalam berpolitik, kita ikut konstitusi saja," ujarnya.
Apakah ada korelasinya antara pendidikan dan kepemimpinan? "Nggak ada. Tidak ada kaitannya antara latar belakang pendidikan dengan kemampuan memimpin. Banyak pemimpin bangsa ini dahulu yang tidak mempunyai latar belakang pendidikan tinggi. PhD itu kan hanya gelar akademik, bukan jabatan politik," jelas Pram.
"Syarat-syarat seperti itu selalu mengada-ada, untuk mencari popularitas," tandasnya
Selengkapnya...
PKS Seleksi 300 Kader Bertitel PhD untuk Jadi Capres
Baban Gandapurnama - detikNews
Bandung - Selain berusia 'balita' alias di bawah lima puluh tahun, PKS juga akan mengajukan capres bertitel Doctor of Philosophy alias PhD. Untuk itu, 300 kadernya yang bertitel PhD dan lulusan luar negeri akan diseleksi.
"Kita akan menyeleksi 300 kader PKS yang bergelar Phd, lulusan luar negeri, termasuk Hidayat Nur Wahid," ujar Presiden PKS Tifatul Sembiring di sela-sela kampanye pasangan Taufikurahman-Abu Syauqi, calon untuk Pilwalkot Bandung di Lapangan Gasibu, Jl Diponegoro, Bandung, Jawa Barat, Senin (4/8/2008).
Tifatul kembali menegaskan, usia capres yang akan diusung PKS juga harus 'balita', atau di bawah 50 tahun.
"Kenapa kita mengusung yang balita, karena ada tiga misi. Yaitu perubahan, pelayanan, dan penyelamatan. Indonesia saat ini rusak karena adanya KKN, masalah ketahanan pangan, kesehatan dan kemiskinan. Itu semua bisa ditangani dan bisa dilakukan oleh kalangan muda," tandasnya.
Sebenarnya, lanjut dia, pada Agustus ini PKS akan segera mengumumkan capres yang akan diusung. Namun, Dewan Syuro masih membahasnya. "Jadi belum tahu kapan, karena masih dibahas," katanya.
Menurut Tifatul, syarat 'balita' tidak hanya berlaku untuk capres. Tetapi juga untuk para pengisi kursi di kabinet.
"Untuk legislatif pusat kita targetkan 20 persen dan mayoritas balita," tandas Tifatul.
Selengkapnya...
Capres PPP Tunggu Hasil Pemilu Legislatif
Kompas | Rabu, 6 Agustus 2008 |
Bandung, Kompas - Partai Persatuan Pembangunan atau PPP belum mengumumkan nama calon presiden dan wakil presiden karena menunggu jumlah suara yang didapat dalam pemilihan umum legislatif 2009.
"Pengajuan nama menunggu jumlah suara yang diperoleh PPP dalam pemilu legislatif. Waktunya tidak akan melebihi pengumuman suara yang didapat PPP, tetapi juga tidak lebih cepat," kata Ketua Umum PPP Suryadharma Ali di Bandung, Selasa (5/8).
Menurut Suryadharma, pemimpin nasional yang akan diusung PPP harus seseorang yang mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik. PPP, kata Suryadharma, tidak mempermasalahkan jenis kelamin, faktor usia, dan pendidikannya. Semua akan dilakukan seobyektif mungkin berdasarkan kebutuhan masyarakat Indonesia.
Suryadharma juga mengatakan, calon yang akan diajukan tidak melulu harus kader PPP walaupun pihaknya menginginkan kader sendiri. PPP, kata Suryadharma, memilih bersikap realistis. "Tidak menutup kemungkinan calon diambil dari partai lain. Kalau mempunyai kualitas yang baik, tidak salahnya mengusungnya," katanya.
Sementara itu, untuk meraih target 15 persen suara dalam Pemilu 2009, Suryadharma mengatakan, PPP percaya diri bisa meraihnya. Alasannya, banyak tokoh besar PPP yang sebelumnya hengkang ke partai lain, atau mendirikan partai baru, kembali menjadi kader, di antaranya dai Zaenuddin MZ, Rhoma Irama, Nur Muhammad Iskandar, dan Fadil Hasan.
Ia juga mengklaim didukung generasi muda yang terdiri dari artis, atlet, akademisi, dan profesional. Hal itu sejalan dengan misi PPP yang ingin menyatukan visi kader generasi muda dan tua. "Kami bekerja keras dan siap menerima konsekuensi perubahan dari perbedaan usia kadernya. Namun, kami yakin hal itu tidak akan menghalangi kami meraih minimal 15 persen suara," ujar Suryadharma.
Selengkapnya...
Gile, Biaya Nyaleg Di DKI Rp 5 Miliar
Rakyat Merdeka | Selasa, 05 Agustus 2008,
Jakarta, Biaya kampanye calon legislatif (caleg) di DKI Jakarta diprediksi bakal mahal ketimbang kampanye di daerah lain. Angkanya, bisa menembus lima miliar. Pasalnya, sejumlah partai ditenggarai akan meminta 'uang mahar' yang mahal.
Pengamat politik Sukardi Rinakit mengatakan, bukan hal yang aneh lagi jika di Jakarta semua parpol akan berlomba-lomba memasang tarif mahal kepada para caleg, apalagi untuk nomor urut jadi.
"Kalau jumlahnya masih normal saya rasa wajar. Biasanya untuk nomor jadi seperti urutan 1 sampai 5, buat kursi DPR RI mencapai Rp 5 miliar. Sedangkan harga untuk kursi DPRD sekitar 10 persennya," tegasnya di Jakarta, kemarin.
Kabarnya, beberapa parpol di Ibukota meminta dana bagi caleg Rp 1 miliar untuk nomor urut satu, dan Rp 500 juta untuk nomor urut dua.
"Tarif wajarnya untuk kursi DPRD sekitar Rp 100 juta. Dana tersebut untuk memenuhi biaya kampanye. Kalau lebih dari angka seratus berarti tidak masuk akal," ungkap Sukardi.
Salah seorang politisi PPP yang enggan disebutkan namanya mengaku, partainya diduga telah memasang tarif hingga ratusan juta bahkan sampai miliaran rupiah.
Abdul Ghoni, anggota DPRD dari Fraksi PAN mengungkapkan, pada Pemilu 2004, ia menghabiskan dana hingga ratusan juta.
"Kalau saya tidak sampai dua miliar karena saya sebagai Ketua DPD PAN Jaksel dan ketua ormas, jadi sudah punya massa dan tidak keluar banyak uang," katanya.
Selengkapnya...
Ketua Umum dan Sekjen Golkar Selalu dari Militer
Kompas | Rabu, 6 Agustus 2008 |
Jakarta, Kompas - Partai Golkar adalah partai yang sampai kini selalu menempatkan orang berlatar belakang militer di jajaran pengurus teras partainya. Posisi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Golkar selalu ditempati orang-orang berlatar belakang militer.
"Sebenarnya tidak ada aturan tertulis, tetapi ini sudah menjadi konvensi," kata Wakil Sekjen Partai Golkar Rully Chairul Azwar, Selasa (5/8).
Ketika Ketua Umum Partai Golkar diisi unsur militer, maka sekjen dari unsur sipil. Dia mencontohkan saat Ketua Umum Partai Golkar dipimpin Letjen (Purn) Wahono, Sekjen Partai Golkar diisi Rachmat Witoelar.
Sementara itu, ketika Partai Golkar dipimpin Harmoko yang warga sipil, sekjen diisi oleh Letjen TNI (Purn) Ary Mardjono (lihat tabel).
Penempatan sekjen dari unsur militer ini awalnya merupakan pilihan Presiden Soeharto yang saat itu juga Pembina Partai Golkar. Sementara itu, setelah reformasi, dibicarakan informal dengan Panglima TNI.
"Kalau sekjen yang sekarang ini, hasil kompromi antara SBY-JK," ujarnya.
Sudah berubah
Mantan Sekjen Partai Golkar Letjen TNI (Purn) Budi Harsono yang dihubungi secara terpisah menegaskan hal senada. "Pada sejarah awal Partai Golkar, peran militer memang menonjol," ucapnya.
Meski demikian, Budi Harsono yang saat ini menjadi anggota DPR menilai, ke depan, kombinasi sipil dan militer itu tidak perlu lagi dipertahankan di Partai Golkar untuk mengisi ketua umum dan sekjen. Hal itu mengingat TNI/Polri sudah tidak terlibat dalam politik praktis dan menyalurkan aspirasi politiknya ke banyak parpol.
"Yang lebih penting itu adalah memiliki visi sama, yaitu semangat mengabdi untuk menjaga negara kesatuan dengan prinsip karya kekaryaan," ucapnya.
Sementara itu, Rully menilai kombinasi sipil dan militer sebagai komposisi ideal meski bukan sebuah keharusan. Dari berbagai pengalaman selama ini, orang yang berlatar belakang militer juga merupakan figur yang disiplin dan pekerja keras.
"Pak Ary Mardjono, Budi Harsono, sekarang juga Pak Sumarsono, semuanya itu tekun dan pekerja keras," ucapnya.
Dengan kombinasi sipil dan militer, Partai Golkar masih bisa menarik keluarga purnawirawan untuk menyalurkan aspirasinya. Pada Pemilu 2004, menurut Rully, 40 persen keluarga besar TNI/Polri menyalurkan aspirasinya ke Partai Golkar.
Pada Pemilu 2009, dia optimistis 40 persen keluarga besar TNI/Polri itu masih akan menyalurkan aspirasinya ke Partai Golkar.
"Meskipun tersebar ke partai lain, paling tidak masih akan lebih besar dari perolehan partai lain," ujarnya.
Selengkapnya...
pengunjung
